PR JATIM - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan berbagai langkah strategis.
Salah satunya adalah peningkatan alokasi jumlah pupuk bagi petani, yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan peningkatan jumlah pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, diharapkan produksi pangan dapat meningkat secara signifikan.
Baca Juga: Ayok Ke Malang Jatim, Ada Grebeg Kupat Tumpeng Syawalan dan Berkunjung di 15 Destinasi Wisata
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Namun, Mentan juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk.
"Kalau ada distributor nakal, itu pasti kami cabut izinnya dan itu bisa pidana," tegasnya. ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/03/2024).
Menurutnya, sanksi berat akan diberikan kepada mereka yang bermain-main atau mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk.
Lebih lanjut, Amran juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menaikkan alokasi pupuk dengan target kenaikan produksi pangan yang signifikan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Ini Wasit VAR Timnas Indonesia U23 vs Australia U23 di Piala Asia U23 2024: Ada Wasit Asal Malaysia!
Selain peningkatan alokasi pupuk, pemerintah juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp200 miliar kepada petani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di 21 kota/kabupaten Jawa Timur.
Langkah ini diambil dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi dampak El Nino yang melanda.
Mentan menyatakan bahwa bantuan ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat untuk menangani El Nino, dengan mempercepat penanaman melalui penggunaan pompa.
Baca Juga: Masih Aktif Segera Klaim Kode Redeem FF (Free Fire) Hari Ini Kamis 18 April 2024
Namun, ia juga menekankan pentingnya pemantauan yang ketat terhadap penggunaan bantuan alsintan ini.
"Pengambilan bantuan cukup dengan KTP, tidak berbelit-belit harus pakai kartu tani segala, malah lama nantinya karena ini harus segera digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan," katanya.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan kerja sama semua pihak dan pengawasan yang ketat, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.***