Network
PR JATIM - Ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) resmi dilantik pada Minggu (26/5) pagi. Secara format akan ada anggota PPS terpilih dan pengganti.
Secara resmi KPU Kabupaten Mojokerto mengumumkan hasil penjaringan melalui "PENGUMUMAN NOMOR 214 /PP.04.2-Pu/3516/2024 TENTANG HASIL PENETAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024."
Dalam aturan yang tertulis disebutkan beberapa poin, sebagaimana pengumuman resmi KPU Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan tahapan Wawancara dan menyelesaikan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Mojokerto.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 1-3 ditetapkan sebagai calon Anggota Panita Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih dan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 4-6 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mengundang calon anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara pada Hari Minggu, Tanggal 26 Mei 2024, Pukul : 06.30 s.d selesai.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Bukhori Muslim menjelaskan, bahwa anggota terpilih harus bekerja secara profesional dan menegakkan integritas merupakan landasan utama menjadi anggota PPS, karena sebagai penyelenggara pemilu, hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.
