PR JATIM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR-BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau masyarakat agar mengurus sertifikat tanah tidak melalui pihak ketiga alias calo.
Pasalnya, di setiap Kantor BPN terdapat Loket Prioritas dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) yang dikhususkan bagi warga yang ingin mengurus administrasi tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Loket Prioritas ini diperuntukkan bagi masyarakat tanpa kuasa (pihak ketiga atau calo, red). Masyarakat bisa langsung melaporkan, mengadukan dan pengecekan administrasi pertanahan, terbuka setiap saat," kata Menteri AHY di sela-sela kunjungannya menghadiri Perayaan Paskah di Ciputra Hall Kota Surabaya, Jumat 19 April 2024.
Bahkan, lanjut AHY, Kantor BPN tetap melayani masyarakat pada Sabtu dan Minggu melalui Program Pelataran yang dikhususkan memberikan pelayanan pengurusan administrasi pertanahan di akhir pekan.
"Jadi kalau Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Minggu bisa urus di BPN tanpa harus melalui perantara. Ini akan sangat membantu masyarakat," tandas AHY.
Ia berharap hadirnya ATR-BPN yang semakin responsif, bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya.
"Saya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu mengecek aset tanahnya, mungkin ada sengketa atau sertifikatnya yang hilang," cetus AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini.
AHY Apresiasi Layanan BPN Surabaya 1
Terkait pelayanan di Kantor BPN Surabaya 1, AHY sangat mengapresiasi. Menurutnya, BPN Surabaya 1 merupakan kantor yang ideal. Baik dari segi luasnya, bangunannya maupun kelengkapannya.
"Tadi kita juga diperlihatkan ruang penyimpanan arsip yang modern dengan sistem yang cepat sehingga bisa semakin cepat melayani masyarakat kita," sambung AHY.
Sementara itu, pada saat menghadiri Perayaan Paskah di Ciputra Hall Kota Surabaya, AHY membagikan 16 sertifikat hak milik rumah ibadah. Rinciannya, 10 sertifikat Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur di Kota Surabaya.
Kemudian Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan di Kabupaten Ngawi sebanyak 5 sertifikat; dan Badan Gereja Katolik Paroki Mater Dei di Kota Madiun 1 sertifikat.
"Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan dan ketenangan dalam beribadah. Kalau belum ada sertifikat, mungkin ada yang menggugat dari ahli waris atau lainnya," pesan AHY memungkasi. ***