Network
PR JATIM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur, telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun 2024.
Dalam keputusan KPU No.476/2024 mengenai Metode Pembentukan PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, disebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran dilakukan mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024 melalui aplikasi Siakba.
Wisnu Wardhana, Ketua KPU Kota Madiun, menjelaskan bahwa dalam situasi di mana jumlah pendaftar tidak mencukupi dua kali lipat dari kebutuhan yang diinginkan, KPU RI memberikan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari, yakni dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 2024.
Baca Juga: Jangan Telat! Inilah Kode Redeem FF Kamis 25 April 2024
Kota Madiun membutuhkan 15 orang PPK, dengan alokasi lima orang di setiap kecamatan yang terdiri dari tiga kecamatan.
"Dalam ketentuan keputusan KPU tersebut, PPK akan melalui proses seleksi. Karena KPU tidak akan menggunakan PPK yang sama seperti pada Pemilu 2024, kami akan melakukan perekrutan ulang," tambahnya, dikutip dari Antara, Kamis (25/04/2024)
Langkah ini menunjukkan komitmen KPU Kota Madiun untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian standar prosedur dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun 2024.
Baca Juga: Resmi! Erick Thohir umumkan Perpanjangan Kontrak Shin Tae Yong hingga 2027
Syarat Menjadi PPK
Melansir dari laman KPU Kabupaten Malang, berikut syarat menjadi PPK Pemilu:
- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan hukuman pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Baca Juga: Kuliner Khas Jawa Timur: Lima Hidangan Menggugah Selera
