Network
PR JATIM - Dalam suasana gejolak ekonomi global yang semakin meningkat, Bank Indonesia (BI) sedang menghadapi pertimbangan krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sejumlah ekonom telah mengusulkan peningkatan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam pertemuan Dewan Gubernur yang akan digelar pada 23-24 April mendatang.
Putera Satria Sambijantoro, Kepala Riset Ekuitas Bahana Sekuritas, memandang bahwa langkah ini dapat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas mata uang domestik. Menurutnya, kenaikan BI Rate merupakan alternatif yang lebih efektif dibandingkan terus menerus melakukan intervensi pasar uang yang agresif dan mengorbankan cadangan devisa.
"Sebagaimana yang terjadi pada Oktober 2023 lalu, BI pada akhirnya terpaksa menaikkan suku bunga acuan setelah melakukan intervensi besar-besaran selama enam bulan," ungkap Satria dalam wawancara dengan Bloomberg Technoz pada Jumat, 19 April 2024.
Baca Juga: Lima Desa di Mojokerto Dapat Bantuan Material Perbaikan Tanggul dari Pemkab dan Bank BSI
Dia juga menyoroti risiko yang terkait dengan kebijakan intervensi pasar yang dilakukan oleh BI. Penggunaan cadangan devisa untuk intervensi dapat menyebabkan likuiditas rupiah di pasar menjadi lebih ketat dan pada akhirnya dapat memicu kenaikan suku bunga di pasar uang sekunder.
Berdasarkan analisis Bahana Sekuritas, bank sentral melakukan intervensi rupiah minimal sekitar US$250 juta per hari. Jika intervensi dilakukan dalam jumlah yang relatif sama sampai akhir April, maka cadangan devisa bisa terkikis hingga US$4 miliar.
Meskipun BI menegaskan bahwa cadangan devisa pada Maret masih dianggap memadai, tren penurunan cadangan devisa yang semakin besar menjadi perhatian serius. Penurunan cadangan devisa telah berlangsung sejak Januari dan mencapai puncaknya pada Maret lalu dengan penurunan bulanan terbesar sejak Mei 2023, yaitu sebesar US$3,6 miliar.
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, keputusan BI terhadap suku bunga acuan akan menjadi perhatian utama bagi para pelaku pasar dan masyarakat luas dalam menilai arah perekonomian domestik ke depan.***
