Network
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan bahwa perjanjian kemitraan di sektor peternakan di Bali berjalan sesuai dengan prinsip kemitraan yang sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dendy menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan yang disampaikan akan direview secara mendalam. Data yang dikumpulkan akan dinilai dari segi substansi perjanjian kemitraan dan pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga: Ini Langkah LPS dalam Pembayaran Klaim dan Likuidasi BPR Jepara Artha
Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa praktik kemitraan di sektor peternakan di Bali telah selaras dengan prinsip-prinsip kemitraan yang adil dan berkelanjutan.
"Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Bali dan berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengelola kemitraan usaha peternakan," tambah Dendy.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPPU, khususnya Kanwil IV, atas peran aktif mereka dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap perjanjian dan praktik kemitraan di sektor usaha peternakan di Bali.
Baca Juga: LPS Tingkatkan Pelayanan dan Kepercayaan Nasabah Bank di Makassar
"Kami akan terus meningkatkan koordinasi serta sinergi dengan KPPU dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap praktik kemitraan pada sektor usaha peternakan yang ada di Bali," ujar I Wayan Sunada.
Ke depan, Pemprov Bali berencana untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan komunitas peternakan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak kecil dan mikro yang menjadi mitra dalam perjanjian kemitraan.
