Network
PR JATIM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur mengadakan High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi.
Acara ini dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dengan tema "Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju".
Dalam pertemuan ini, Adhy Karyono menyoroti urgensi penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan komitmen bersama seluruh TP2DD se Jawa Timur.
Baca Juga: Tekanan Rupiah: Bank Indonesia Menaikkan BI Rate Menjadi 6,25% untuk Atasi Pelemahan Rupiah
Mereka sepakat dengan judul "5M Komitmen ETPD untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju", yang mencakup peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah, optimalisasi kanal pembayaran non-tunai seperti QR Code Indonesia Standard (QRIS), peningkatan layanan digital oleh Bank Jatim, dan edukasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur.
Selain itu, Adhy Karyono juga memberikan apresiasi kepada beberapa entitas, termasuk Pemerintah Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi yang mencapai Indeks ETPD 100% pada Semester II-2023, serta Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kota Surabaya yang menonjol dalam penggunaan KKI.
"HLM Rakorwil TP2DD merupakan forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dan TP2DD di 38 Kabupaten/Kota se Jatim untuk mengakselerasi penggunaan transaksi pembayaran non-tunai di lingkungan Pemda" ujarnya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 7 Mei 2024.
Baca Juga: BI Jatim: Menghadapi Tantangan Global, Kondisi Makro Ekonomi Jawa Timur Tergelincir
Meski indeks ETPD rata-rata sudah mencapai 95,2%, Adhy Karyono menekankan perlunya peningkatan komitmen dan dukungan dari seluruh elemen untuk memantau implementasi transaksi non-tunai.
